SEAToday.com, Jakarta-Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak investasi di sektor pariwisata berkelanjutan. Nilai investasi itu, dikatakannya, lebih dari 15 hingga 20 miliar dolar AS.

"Kita melihat bahwa ada permintaan dari sisi pasar yang terus berkembang ke arah sustainable tourism, dimana kita perlu investasi yang begitu besar," kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam International Tourism Investment Forum (ITIF) 2024 yang digelar pada Rabu, 5 Juni 2024 di Swissôtel PIK Avenue, Jakarta, dikutip dari laman Kemenparekraf.

Sandi, begitu ia akrab disapa, menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan menginginkan hotel yang ramah lingkungan dan mengharapkan praktik pariwisata yang ramah lingkungan.

"Tahun lalu 3 miliar investasi di pariwisata ini lebih banyak hampir di hotel-hotel yang konvensional, sedangkan kita ingin mengarahkannya lebih ke pariwisata hijau, pariwisata yang lebih ramah lingkungan, dan juga konsepnya regeneratif," lanjutnya.

Dikatakan Sandi, pariwisata regeneratif berfokus pada pemulihan dan regenerasi lingkungan, serta masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah menjadikan sebuah destinasi wisata yang lebih baik dari kondisi awalnya.

"Jadi bukan berdampak negatif tetapi berdampak positif, ini kita dorong dengan dukungan semua pihak. Harapannya di ITIF 2024 ini kita akan mampu menarik lebih banyak pariwisata berbasis berkelanjutan," katanya.

Sandiaga menyampaikan bahwa Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 masuk dalam deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2024. Ia menilai kawasan PIK 2 mampu menjadi destinasi yang menarik untuk berwisata serta mampu membuka lapangan kerja baru serta menggeliatkan ekonomi.

"Kita sudah berbicara untuk memastikan bahwa selain di Bali, PIK juga akan menyediakan destinasi wisata," tambahnya.

Ia juga menyampaikan nantinya PIK akan dibangun lebih banyak rumah sakit untuk mendukung wisata kesehatan di Indonesia. Hal ini menjadi langkah pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang mumpuni bagi masyarakat.

"Karena Wamenkes bilang Rp167 triliun itu banyak yang dihabiskan warga Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri," terang Menparekraf.