SEAToday.com, Jakarta - Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan tata kelola yang inklusif untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI).

"Indonesia meyakini bahwa tata kelola AI harus didasarkan pada keadilan, inklusivitas, dan keamanan," ujar Meutya Hafid dalam Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries di AI Action Summit, Paris, Minggu (9/2), seperti dilansir dari Antara News.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan AI global yang tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhatikan realitas negara berkembang seperti Indonesia.

Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, selaras dengan tema utama pertemuan yaitu Peran GPAI dalam Membangun Tata Kelola AI yang Inklusif.

Indonesia mendukung peningkatan koordinasi internasional untuk mengembangkan AI yang fokus pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

"AI adalah kekuatan transformatif, tetapi kita harus memastikan tidak ada negara yang tertinggal. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif," ujarnya.

Ia menyatakan Indonesia mendorong kebijakan AI yang berlandaskan keadilan, inklusivitas, dan keamanan, serta memandang AI sebagai alat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Indonesia hadir untuk memastikan kebijakan AI global mencerminkan kepentingan negara berkembang dan mengutamakan manusia sebagai pusat inovasi.

AI Action Summit dihadiri oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, serta para pejabat tinggi dari Prancis, Serbia, dan negara anggota OECD, termasuk menteri komunikasi dan digital.

Penulis: Jasmine Ramadhania